APBDes

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA WAIBAO

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menguraikan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penggaanggaran, pelaksanaan, penataan usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan desa memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar Visi dan misi serta program dan kegiatan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan  JangkaMenengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan anggaran yang relevan, konsisten dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan pengganggaran. Kemampuan penganggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa yang akan berlaku selama 6  (enam) tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi dan program pembangunan desa.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Waibao meliputi semua penerimaan uang melalui rekening yang merupakan hak Desa Waibao dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu diayar kembali oleh desa.

Pengelolaan Pendapatan Desa sampai dengan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Desa Waibao Nomor … Tahun … tentang Pungutan Desa Waibao.

Sumber-sumber Penerimaan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah  termasuk   Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Tahun yang lalu.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab desa dalam melaksanakan kewenangan desa.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan Kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluran yang perlu diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun Tahun Anggaran berikutnya yang terdiri atas Penerimaan,Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Desa mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Desa dan Penerimaan Pinjaman. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal dan Pembayaran Utang.

Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatanya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desayang diangkat dari unsur Perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas Pemerintah Desa Waibao sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja Pelaksanaan Pembangunan  kepada masyarakat Desa Waibao. Jumlah Pendapatan Desa Waibao Tahun 2016 sebesar Rp.1.076.559.400,-Anggaran Belanja Desa Rp. 1.076.559.400,- Bantuan Pemerintah Rp.625.101.000,-Bantuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten sebesar Rp.399.890.000,-Dari data tersebut menunjukan kemampuan desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung Pendapatan Asli Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang sah serta Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat.

Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan menentukan Pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Desa dan Pinjaman Desa. Selama 3 Tahun (tiga) tahun terakhir Pendapatan Desa Waibao mengalami fluktuatif, dimana Pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada Tahun 2013 sebesar Rp 250.389.650,- Tahun 2014 sebesar Rp.,-dan Tahun 2015 sebesar Rp.491.205.055,- dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2015 sebesar Rp 58.613.000,-Surplus/Defisit APBDes sebagaimana yang dialami oleh banyak desa terjadi juga di Desa Waibao. Untuk itu perlu dirumuskan beberapakebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Waibao yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

  • Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara Pendapatan dengan Belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.
  • Dalam hal APBDes terjadi surplus (Pendapatan lebih besar daripada Belanja), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan.
  • Apabila APBDes mengalami defisit (Pendapatan lebih kecil daripada Belanja), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Memanfaatkan Anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Tahun lalu.
  2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasarkan kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya, Pendapatan Desa Waibao Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI.1 Realisasi Pendapatan Desa Waibao Tahun 2016 s/d 2021

  No   Uraian   Th 2016   Th 2017   Th 2018   Th 2019   Th 2020   Th 2021
1 Pendapatan Asli Desa 43.208 43.208 43.208 43.208 43.208 43.208
2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 9.426 9.426 9.426 9.426 9.426 9.426
3 Bantuan Keuangan untuk Tunjangan 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000
4 Alokasi Dana Desa 138.464 138.464 138.464 138.464 138.464 138.464
5 Dana Desa 625.101 625.101 625.101 625.101 625.101 625.101
6 SILPA Anggaran Tahun 2015 58.613
Jumlah 1.126.812 1.068.199 1.068.199 1.068.199 1.068.199 1.068.199

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Pendapatan Desa Waibao didominasi oleh Dana Desa sebesar 62.5%, sedangkan Pendapatan Asli Desa sebesar 4,32%. Pendapatan Desa secara keseluruhan didominasi Dana Desa sebesar 62,5 %, disusul Bantuan Pemerintah Kabupaten untuk Tunjangan sebesar 25,2 %, disusul Alokasi Dana Desa sebesar 13,8 %, Bagian Hasil Pajak/Retribusi sebesar9,42 %, dan Pendapatan Asli Desa sebesar 4,32 %.

Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan Asli Desa Waibao sebagian besar diperoleh dari hasil pungutan Desayakni Iuran Desa Siaga, Iuran Air Minum dan Retribusi Pasar Desa serta  Hasil Usaha  Desa dari Koperasi Desa dan Pemasaran Bersama Desa.

Berdasarkan pada realisasi Pendapatan Desa selama 2 tahun terakhir maka pendapatan Desa WaibaoTahun 2016-2021 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut :

Tabel VI.2 Proyeksi Pendapatan Desa Waibao 2016-2021

No Uraian Th 2016 Th 2017 Th 2018 Th 2019 Th 2020 Th 2021
1 Pendapatan Asli Desa 32.954 37.454 41.954 46.454 51.454 57.454
2 Bagi Hasil Pajak Kabupaten 9.426 12.426 15.426 18.426 21.426 24.426
3 Alokasi Dana Desa (ADD) 138.464 150.464 162.464 174.464 186.464 198.464
4 Bantuan dari Pemerintah Pusat 625.101 830.101 1.035.101 1.240.101 1.445.101 1.650.101
5 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Penghasilan tetap 252.000 262.000 272.000 282.000 292.000 302.000
6 Hasil Swadaya & partisipasi 18.614 21.614 24.614 27.614 30.614 33.614
Jumlah Perkiraan Pendapatan 1.076.559 1.314.059 1.551.559 1.789.059 2.027.059 2.226.059

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran Pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi Pendapatan Asli Desa dan Penerimaan Desa lainnya. Pendapatan Asli Desa WaibaoTahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2 % per tahun. Alokasi Dana Desa bila dilihat dari tahun 2016 s/d 2021 ada kecenderungandana tambahan untuk Kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ± 2 % per tahun.

Proyeksi Pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2016– 2021) diarahkan pada:

  1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
  2. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik.
  3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Bantuan Sosial dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan Pemerintahan Desa, Organisasi/Lembaga, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan BupatiNomor 19 Tahun 2015, Belanja diklasifikasikan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Tak Terduga. Adapun Kelompok dibagi dalam kegiatan sesuai dengan RKPDesa. Sedangkan kegiatan selanjutnya terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Selama 6 (enam) tahun ke depan (Tahun 2016 s/d 2021) estimasi pengelolaan Belanja Desa sebesar Rp. ,- dengan Alokasi Tahunannya sebagai berikut :

Tabel VI.3 Proyeksi Belanja Desa Waibao 2016 – 2021

  No   Uraian Jumlah Per Tahun (Rp.)
Th 2016 Th 2017 Th 2018 Th 2019 Th 2020 Th 2021
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.169.000 707.600 801.600 765.600 1.744.600 1.436.600
2 Pelaksanaan Pmbangunan Desa 716.050 1.643.550 1.355.050 1.050.550 485.050 310.550
3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0 0 0 0 0 0
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa 183.300 369.300 544.300 454.300 124.300 182.300
5 Belanja Tak Terduga 0 0 0 0 0 0
Total 3.068.350 2.720.450 2.700.950 2.270.450 2.353.950 1.929.450

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Waibao, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun ke depan (2016 – 2021) diarahkan pada:

  1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
  3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
  4. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran dan hasil.
  5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus  dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Adapun untuk tahun 2016 s/d 2021, estimasi Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel VI.4Proyeksi Pembiayaan Desa Waibao 2016 – 2021

Uraian Jumlah Per Tahun (dalam ribuan)
Th 2016 Th 2017 Th 2018 Th 2019 Th 2020 Th 2021
Penerimaan Pembiayaan :
1. SILPA tahun sebelumnya 58.613 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
2. Pencairan dana cadangan 0 0 0 0 0 0
3. Hasil Penjualan kekayanDesa yang dipisahkan 0 0 0 0 0 0
4. Penerimaan Pinjaman 0 0 0 0 0 0
Pengeluaran Pembiayaan :
1.Pembentukan dana cadangan 0 0 0 0 0 0
2. Penyertaan Modal Desa 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000
3.Pembayaran Utang 58.613 0 0 0 0 0

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa atas dasar kemampuan APBDes dan pinjaman desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan

sebagai berikut:

  1. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti : pinjaman desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaraan pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
  2. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib,antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Waibao) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Waibao yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Waibao, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

APBDesa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada Agenda Pembangunan Desa Waibao.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Waibao dijadikan pedoman dalam menyusun APBDesa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu actual.Penyusunan APBDesa juga memperhatikan beberapa hal lain, sepertiTingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan-ketimpangan Sosial lainnya. Adapun permasalahan Desa Waibao, antara lain :

  1. Sumber Daya Manusia Waibao yang masih sangat terbatas.
  2. Angka Drop out cukup tinggi.
  3. Akses dan Kwalitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin.
  4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
  5. Taraf kesehatan masyarakat Waibao masih sangat rendah.
  6. Masalah Gizi bayi balita cukup tinggi.
  7. Akses dan Kwalitas kesehatan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin.
  8. Rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan.
  9. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung lambat.
  10. Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah.
  11. Akses Pasarbelum terjangkau secara maksimal terutama bagi masyarakat miskin.
  12. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
  13. Pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamais.
  14. Keamanan dan Ketertiban belum sepenuhnya terwujud.
  15. Pelayanan Publik belum maksimal dan sumber pembiayaan terbatas.

Bertitik tolak dari permasalah tersebut dan juga agar misi serta strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDesa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APBDesa Waibao dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

  1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

  1. Disiplin Anggaran

Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

  1. Keadilan Anggaran

Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di desa. Mengingat adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi desa sesuai mekanisme pasar.

  1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah desa dalam mengantisipasinya.

Rp. 488.622.755

© Copyright - Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur